Multisistem Pengelolaan Hutan: Statistical Model based Approach, Basic Idea.

Model statistic adalah sebuah pendeskripsian dari suatu keadaan atau proses. Model statistik bukanlah suatu hipotesis ataupun teori.  Model statistic divalidasi melalui serangkaian test terhadap hipotesis yang relevant terhadap suatu permasalahan yang diangkat.

Pemodelan klasik mempunyai asumsi bahwa kejadian alam sesungguhnya terjadi secara independent dan dengan distribusi frekwensi yang membentuk suatu kurva normal. Kenyataan ini menyebabkan beberapa pendekatan perlu dilakukan, diantaranya dengan melakukan pengukuran pada jumlah sampel/unit pengamatan yang besar (> 30 sampel). Perkembangan di dalam pemodelan statistic tidaklah menjadikan independensi dan normalitas distribusi sebagai suatu hal yang harus dipenuhi, bahkan interrelasi antar variabel penduga tetap menjadi bahan pertimbangan dalam suatu pemodelan. Perkembangan pemodelan berdasarkan interrelasi antar variabel pengamatan merupakan suatu pendekatan yang relative baru dalam pembentukan suatu model statistic. 

Hutan tersusun atas komponen lahan, tumbuhan dan lingkungan yang saling berinteraksi menghasilkan suatu kesatuan eksosistem yang stabil. Dinamisasi pada eksositem hutan mengikuti suatu pola suksesi tertentu dimana suksesi klimaks menghasilkan suatu ekosistem hutan alam yang stabil. Hutan alam hujan tropis yang meliputi sebagian besar kawasan hutan alam nasional adalah contoh dari ekosistem hutan alam klimaks di daerah tropis di Indonesia.

Kebijakan hutan nasional membagi kawasan hutan berdasakan 3 fungsi utama, yaitu fungsi lindung, konservasi dan produksi yang menghasilkan 3 jenis hutan yaitu hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pada kenyataannya setiap fungsi hutan disusun oleh tipe-tipe hutan yang berbeda berdasarkan asosiasi yang terjadi, tipe iklim, ketinggian tempat maupun berdasarkan edapis tertentu. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan 3 fungsi hutan (termasuk bagaimana system silvikultur dihasilkan) sesungguhnya juga dipengaruhi oleh tipe hutan yang dikelola. Dengan demikian sesungguhnya kebijakan pengelolaan hutan nasional terstrata bukan hanya oleh fungsi hutan tetapi juga oleh tipe hutannya.

Perkembangan otonomi daerah yang mencuat, menyebabkan pengelolaan hutan sesungguhnya juga terstrata berdasarkan hierarki pemerintahan. Sehingga pada level tertentu kebijakan pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tujuan pengelolaan utama dari suatu propinsi atau kabupaten yang membawahi suatu kesatuan pengelolaan kawasan hutan tertentu.

Dalam kacamata pelaku pengelolaan hutan, sesungguhnya terdapat empat pihak yang terlibat, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), swasta, BUMN dan masyarakat (terkelompok maupun teradministrasi pemerintahan tertentu). Kompleksnya kegiatan pengelolaan hutan nasional harus menjadi dasar utama pertimbangan keberhasilan pengelolaan hutan nasional. Dominansi pengelola tertentu akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan pada tiap unit tapak pengelolaan. Pada kondisi tertentu desakan masyarakat dalam pengelolaan hutan menyebabkan pemerintah mengakomodir keberadaan masyarakat sebagai pengelola dan sebagai pihak yang diangkat partisipasinya dalam pengelolaan hutan.

Kompleksitas pengelolaan hutan nasional tidak cukup sampai disitu, namun berdasarkan PP No.6 tahun 1997, pengelolaan hutan diserahkan kepada suatu unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimana KKPH adalah pemegang otoritas pengelolaan hutan pada suatu level tertentu. Lagi-lagi menjadi permasalahan adalah bukan bagaimana kewenangan itu beralih tangan, tetapi pada siapa yang mendominasi pengelolaan hutan di suatu unit kesatuan pengelolaan hutan.

Semua kompleksitas pengelolaan hutan adalah sebagai sebuah realita yang harus dipertimbangkan, namun kompleksitas tersebut tidak terlalu menjadi hal yang penting ketika kita berhasil mengelola kawasan-kawasan hutan secara baik dan memenuhi fungsi-fungsinya. Siapapun yang mengelola kawasan hutan tidak menjadi permasalahan ketika mereka bertindak secara legal. Permasalahan sebenarnya adalah bagaimana membuat kawasan-kawasan hutan itu tetap mempunyai dinamisasi yang optimal sehingga fungsi-fungsi yang diembannya tetap dapat terjaga. Kawasan hutan produksi haruslah tetap produktif dan memberikan keberlanjutan hasil. Sementara itu kawasan hutan lindung harus tetap mampu memenuhi fungsinya sebagai penyangga kehidupan, begitu pula dengan kawasan-kawasan konservasi tetap berfungsi optimal dalam menjaga keragaman hayati dan ekosistemnya.

Bagaimana aplikasi modeling menjembatani perlunya kelestarian fungsi hutan?

 Optimasi, prediksi dan relasi merupakan peluang besar dalam modeling yang dapat diaplikasikan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan nasional. Keberhasilan pengelolaan hutan ditentukan oleh suatu nilai estimasi maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu model. Sementara itu dinamisasi kondisi hutan nasional dapat dilihat berdasarkan suatu nilai prediksi yang logis yang dapat dihasilkan oleh suatu model. Di lain pihak, setiap komponen pengelola hutan tentulah berada dalan suatu relasi yang tertentu (terstruktur maupun tidak) yang akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan hutan. Relasi yang ada dapat pula dimunculkan dan diakomodir dalam suatu model matematis dalam model statitistik.

Ide dasar dalam sebuah modeling pada dasarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu memasukan suatu variabel respon yang akan dianalisa (dalam hal ini kelestarian hutan dalam 3 fungsinya), dan variabel-variabel penting penduganya yang mempengaruhi kelestarian hutan dalam 3 fungsinya tersebut. Secara alami karakteristik wilayah yang berbeda akan menghasilkan respon kelestarian hutan yang berbeda. Generalisasi pada dasarnya perlu memperhitungkan banyak asumsi dimana keragaman karakteristik pengelolaan hutan itu dapat dipersamakan. Namun hal tersebut secara logis akan menyebabkan terjadinya bias terhadap pendugaan yang dihasilkan oleh suatu model statistic.

Langkah mudah sesungguhnya adalah dengan melakukan pengelompokan (clustering) dimana respon kelestarian hutan akan berbeda untuk setiap wilayah secara valid. Dalam hal ini hal yang mungkin akan menjadi tugas besar dalam pembentukan suatu model statistic adalah akurasi pemilihan lokasi dan pengklasifikasian perbedaan respon berdasarkan variabel-variabel yang secara teoritis maupun logis menjadi penentu adanya pengklasifikasian tersebut.  Dalam hal, ini akan terjadi sebuah hierarki pengelolaan hutan berdasakan variabel-variabel terkait di dalam model sehingga respon keseluruhan model menunjukan suatu keberhasilan pengelolaan hutan nasional.

 Bagaimana sesungguhnya ide multisistem Pengelolaan Hutan?

Berdasarkan model statistic yang dibangun, pengelolaan hutan akan membentuk suatu hierarki pengelolaan berdasarkan parameter-parameter tertentu yang terklasifikasi dan mempunyai signifikansi pengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan hutan jangka panjang secara nasional maupun pada cakupan lokal.  Setiap sub hierarki adalah sub pengelolaan hutan terhadap pengelolaan hutan nasional dan sub-sub hierarki tersebut pada dasarnya akan membentuk suatu tipe pengelolaan hutan tertentu. Keragaman tipe pengelolaan hutan pada sub hierarki tersebut yang dinamakan dalam ide ini sebagai sub-sub system pengelolaan dengan penggabungannya dinamakan sebagai multisystem pengelolaan hutan.  

Apakah ide multisystem pengelolaan hutan dapat diwujudkan?

Pertanyaan mendasar dari ide ini adalah apakah semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan hutan mempunyai kesepatakan yang sama terhadap perlunya keberhasilan pengelolaan hutan menurut 3 fungsinya atau tidak? Jika kenyataan tersebut tidaklah terwujud, maka model statistic multisystem pengelolaan hutan akan menjadi suatu justifikasi bahwa pengelola tertentu atau suatu wilayah tertentu telah melakukan suatu kesalahan pengelolaan hutan, sehingga kelestarian hutan secara nasional tidak dapat terwujud. Jika kenyataan menunjukan bahwa peluang kesepakatan dimaksud dapat terwujud maka multisystem pengelolaan hutan akan memberikan gambaran arahan pengelolaan hutan yang lebih tepat bagi setiap kompenen pengelola hutan di tingkat nasional maupun local.

Secara statistic, pemodelan multisystem pengelolaan hutan hutan dapat diwujudkan berdasarkan perkembangan yang terjadi pada ilmu modeling. Dan pengujian-pengujian terhadap model cukup valid untuk dilakukan. Dengan demikian ide multisystem pengelolaan hutan secara statistic akan dapat diwujudkan.

Apakah arti penting multisystem pengelolaan hutan?

Setiap permasalahan dapat dipecahkan dengan suatu alur logis yang dapat dipercaya. Alur logis akan memberikan suatu hasil yang cukup logis untuk diterapkan diatara kebingungan-kebingungan yang terjadi dalam membenahi pengelolaan hutan nasional yang sangat kompleks. Justifikasi uji statistic sedikit banyak akan memberikan kepercayaan kepada kita dalam membuat sebuah kebijakan pengelolaan hutan nasional. Multisistem pengelolaan hutan akan memberikan penilaian terhadap pengelolaan hutan local dan secara umum terhadap pengelolaan hutan nasional. Di sinilah pentingnya membangun sebuah model pengelolaan hutan (model buatan) untuk menjembatani keberhasilan pengelolaan hutan nasional secara  keseluruhan.

Apakah keterbatasan yang akan terjadi dengan mewujudkan ide multisystem pengelolaan hutan?

Permasalahan mendasar adalah ide ini merupakan ide yang baru dimana perlu dukungan sub-sub penelitian awal yang akan mengkaji setiap korelasi parameter-parameter penduga model pada setiap wilayah yang menjadi perhatian dalam kajian. Beragam pemahaman baik ekologi, social dan  ekonomi akan menjadikan pembuatan multisystem pengelolaan hutan dilakukan secara kolaborasi dimana model sebagai ide pengikatnya. Tanpa penelitian-penelitian dasar maka model yang dibangun perlu divalidasi menurut rentang waktu tertentu.