Standar Normal Pengelolaan dan Dominansi Pengelola Hutan

Kelemahan utama dalam penelitian adalah kadang kita tidak memahami faktor apa yang akan diuji (respon) dan variabel-variabel apa yang perlu dipertimbangkan sebagai penduga yang berpengaruh, hubungan antara variabel penduga dengan respon dan hubungan antar variabel-variabel penduga itu sendiri.  Tidak mudah menentukan faktor apa yang akan dijadikan sebagai respon. Apakah benar suatu respon itu adalah sebagai sebuah hasil suatu proses atau justru itu adalah bagian dari suatu proses yang akan menghasilkan suatu respon alam atau dampak perlakuan tertentu.

Dalam dunia kehutanan, misalnya, sudah menjadi pemahaman umum bahwa sersah mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan fungsi hidrologi, meningkatkan kesuburan tanah (fisik dan kimia) melalui humus yang terbentuk dengan ketersediaan unsur haranya, serta mengurangi terjadinya erosi. Dengan pemahaman itu maka sebagian dari kita mungkin akan menyimpulkan bahwa dengan semakin besarnya sersah maka semakin tinggi fungsi hutan khususnya dari segi peningkatan produktifitas lahan dan meningkatkan ketersediaan air tanah.  Dengan dasar tersebut kemudian kita akan mulai menekuni sersah secara khusus pada kandungan unsur hara dan pengaruh-pengaruh spesifik lainnya pada lantai hutan atau pada areal budidaya secara umum.

Mari kita perhatikan secara lebih kritis. Sersah ada karena ada tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sersah dan bentuknya sebagai humus adalah: Jenis, umur dan kerapatan vegetasi serta  kondisi lingkungan khususnya suhu dan kelembaban. Pertanyaan kemudian berkembang, apakah sersah ataukah kondisi vegetasi dan iklim mikro di sekitar tumbuhan yang perlu dipertimbangkan yang menentukan peningkatan produktifitas lahan dan peningkatan ketersediaan air tanah?  Sangat mendasar adalah tidak mungkin ada sersah jika vegetasi tidak ada. Tidak semua sersah cepat menjadi humus (C/N ratio yang tinggi) dan sersah adalah bukan merupakan penahan erosi yang baik jika karakteristiknya tidaklah cukup tebal dan tidak ada faktor lain yang menahan sersah agar tidak hanyut oleh limpasan.

Mari kita lihat sistem di hutan secara lebih seksama. Hutan pada dasarnya adalah suatu asosisasi tumbuhan. Hutan didominasi pohon atau tumbuhan berkayu. Hutan kondisinya cukup rapat sedemikian sehingga memberikan iklim yang berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam UU tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem (?) dimana terjadi hubungan timbal balik antar faktor-faktor penyusunannya yang didominasi pohon dengan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan. Dengan dasar inilah maka tidaklah tepat jika kita mendefinisikan nilai penting hutan dengan mendasarkan pada salah satu ciri dari kondisi hutan semata.

Pada kenyataannya kondisi hutan sangat ditentukan oleh faktor pengelolaan. Dan manusialah yang sangat dominan yang menentukan pengelolaan hutan tersebut. Kita tidak bisa berbicara tentang keragaman hayati hutan, jasa lingkungan hutan atau produksi kayu dan non kayu hutan yang tinggi tanpa mempertimbangkan faktor manusia sebagai pengelolanya. Kita tidak bisa memisahkan manusia dan hutan dan tidak bisa mementingkan salah satunya untuk semua kategori hutan. Sangatlah tepat seorang guru besar di UGM menyatakan jika kita berbicara ekosistem hutan, maka manusia adalah salah satu penyusun dari ekosistem tersebut. 

Bagaimana sesungguhnya keberhasilan pengelolaan hutan tercapai. Keberhasilan pengelolaan hutan akan tercapai ketika terjadi optimalisasi kerusakan hutan yang dilakukan oleh manusia terhadap sejauh mana hutan tetap mampu mempertahankan produktifitasnya untuk suatu tingkat produktifitas tertentu. Dalam kondisi tersebut kita akan membayangkan terdapat suatu grafik tingkat produktifitas hutan yang  trend nilainya akan ditentukan oleh selisih kerusakan hutan dan perbaikan yang dilakukan oleh manusia. Jika kerusakan lebih tinggi dari pada perbaikan maka grafik produktifitas tersebut akan menurun dan sebaliknya jika kerusakan lebih rendah dari perbaikan.

Bagaimana kenyataan yang dihadapai? Kenyataannya laju kerusakan hutan lebih tinggi daripada laju perbaikan hutan dan sektor kehutanan juga tidak cukup mampu menghasilkan uang dimana pengelolaan yang dikorbankan untuk menghasilkan uang untuk membiayai keberlanjutan pengelolaan dengan struktur pengelolanya yang besar.  Sangat tidak mungkin pada kondisi tersebut hutan akan lestari…

Bagaimana sekarang kehutanan menyikapi permasalahan ini?

Langkah yang berkembang adalah dengan meningkatkan produktifitas hutan dengan mengorbankan keragaman genetik dengan membangun tegakan cepat tumbuh dan seragam, dalam hal ini menggeser suksesi hutan ke arah mundur. Targetnya adalah dengan melipatgandakan hasil ekonomi hutan meskipun dengan sedikit penambahan biaya usaha. Jika modal tidak cukup tersedia, maka perlu didorong iklim investasi yang kondusif. Namun sebuah tantangan muncul adalah kemunduran suksesi dan kerentanan hama penyakit apakah seimbang dengan keuntungan yang didapat?

Langkah  berikutnya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lebih luas. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan hutan karena tekanan sosial. Namun melalui cara ini maka produktifitas hutan untuk produksi nasional (terbesar berbentuk kayu dengan kualitas pasar yang tinggi) akan dikorbankan dan berganti dengan keuntungan ekonomi yang  cenderung sosial yang tidak bisa dimasukan sebagai nilai ekonomi hutan secara utuh seperti hanya nilai jasa lingkungan yang dihasilkannya. Hal tersebut terjadi karena nilai pendapatan negara tetap dihitung dari nilai uang yang masuk ke kas negara.

Langkah ketiga adalah dengan mengatasi langsung kerusakan hutan melalui penegakan hukum dan peningkatan SDM kehutanan. Usaha ini akan menghabiskan banyak biaya. Tanpa kemampuan produktifitas keberhasilan terhadap jumlah biaya yang harus dikeluarkan atau tanpa standar dimana upaya ini dianggap ideal, maka usaha ini adalaah usaha yang meskipun tampak efektif dalam menyelematakan hutan, namun secara umum pengaruhnya terhadap produktifitas hutan mungkin sangatlah kecil. Tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk itu.

Apa yang terjadi dengan otonomi. Pada kenyataannya otonomi menghendaki keuntungan daerah lebih tinggi tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan itu sendiri maupun target pengelolaan hutan nasional. Sehingga tepat ketika otonomi bidang kehutanan harus dibatasi, mengingat euforia hutan (dan lahannya) adalah uang berdiri yang bisa diambil dengan mudah? Permasalahan terbesar di sini adalah siapa yang paling dominan dan memahami pengelolaan hutan secara utuh? Otonomi dan ide KPH pada dasarnya juga sejalan pada kenyataannya. Sehingga otonomi dengan KPH tetap berimplikasi yang sama. Dan sangat mungkin pengelolaan hutan menjadi lebih tidak terkendali dengan semakin lemahnya kontrol pusat terhadap aset hutannya yang tersebar di daerah-daerah.

Dari semua solusi dan kelemahannya tersebut, apa hal mendasar yang tidak kita miliki dalam mengelola hutan. Hal tersebut adalah kita tidak mempunyai standar normal keberhasilan pengelolaan hutan nasional dan tidak mampu mengendalikan pengelolaan hutan pada sub-sub pengelolaan hutan. Bagaimana jika kita membuat standar normal pengelolaan hutan pada masing-masing sub pengelolaan hutan sehingga standar nasional pengelolaan hutan dapat terpenuhi. Bagaimana mengatasinya? Dengan memegang pihak dominan yang menentukan keberhasilan pengelolaan hutan pada setiap sub pengelolaan hutan di daerah?